Kalabahi, 29 September 2026 — Inspektorat Daerah Kabupaten Alor melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Alor ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, perwakilan BPKP, serta pejabat dan pegawai dari sejumlah OPD yang memiliki kewajiban dalam penyelesaian tindak lanjut. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan penyelesaian rekomendasi, mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi OPD, serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang perlu dilakukan.

 Irban II Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dalam arahannya menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi tidak semata-mata bertujuan untuk melihat sejauh mana rekomendasi telah diselesaikan, tetapi juga memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Kami berharap seluruh OPD dapat memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPKP. Tindak lanjut harus dilakukan secara nyata, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai, serta memiliki target penyelesaian yang jelas. Jika terdapat kendala, segera dikoordinasikan dengan Inspektorat sehingga dapat dicari solusi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Irban II.

Dalam rapat, masing-masing OPD diminta menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pembahasan meliputi kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai aspek tata kelola yang masih memerlukan penyempurnaan.

OPD yang masih memiliki rekomendasi yang belum selesai diarahkan untuk menyusun langkah penyelesaian secara lebih terukur, dengan menetapkan penanggung jawab dan target waktu. Hal ini penting agar proses terhadap berbagai hal yang masih menjadi perhatian dalam proses tindak lanjut. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu OPD memahami langkah-langkah tindak lanjut dapat dipantau secara berkala dan tidak berhenti pada tahap penyampaian laporan semata.

Perwakilan BPKP juga memberikan penguatan dan arahan terhadap berbagai hal yang masih menjadi perhatian dalam proses tindak lanjut. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu OPD memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan rekomendasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Alor selanjutnya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindak lanjut masing-masing OPD. Data dan dokumen yang disampaikan oleh OPD akan menjadi bagian penting dalam proses pemantauan untuk memastikan setiap rekomendasi dapat diselesaikan secara tepat waktu dan memberikan perbaikan yang nyata.

Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan kepada OPD. Sinergi antara Inspektorat, BPKP, dan seluruh perangkat daerah diharapkan dapat semakin meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat ditutup dengan kesepakatan agar seluruh OPD terkait segera menyelesaikan rekomendasi yang masih dalam proses serta melaporkan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan hasil pemeriksaan BPKP dapat memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Alor yang efektif, transparan, tertib, dan akuntabel.